Tindak Pidana Pelaku Trafiking

Abstract

Perbudakan  memang  sudah  pernah  ada  dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu pada masa raja-raja terdahulu.  Dimana  perempuan  merupakan  bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Sistem feodal  ini  belum  menunjukkan  keberadaan  suatu industri  seks  tetapi  telah  membentuk  landasan dengan  meletakkan  perempuan  sebagai  barang dagangan  untuk  memenuhi  nafsu  lelaki.  Di  era kemerdekaan  terlebih  lagi  di  era  reformasi  yang sangat  menghargai  hak  asasi  manusia,  masalah perbudakan  tidak  ditolerir  lagi  keberadaannya. Namun kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan  transportasi  yang  memacu  terjadinya globalisasi,  juga  dimanfaatkan  oleh  para  pelaku kejahatan  untuk  menyelubungi  perbudakan  dan penghambaan  itu  ke  dalam  bentuknya  yang  baru yaitu  perdagangan  orang  (trafficking  in  persons), yang  beroperasi  secara  tertutup  dan  bergerak  di luar hukum. Landasan hukum Islam tentang tindak pidana  trafiking  adalah  setiap  tindak  pidana  yang tidak  termasuk  dalam  hukum  hudud,  qishas  dan diyat, maka hukumannya adalah ta`zir. Ta`zir yang dijatuhkan  dapat  berupa  pemukulan,  memenjara, mengucilkan dan mengasingkan.