Jurnal Al-Mizan

Upaya Pemerintah Terhadap Perlindungan Konsumen Berkaitan Dengan Pengembalian Uang Dengan Permen di Kabupaten Bireuen

2024-08-07T09:25:33+07:00

Pengembalian uang menggunakan permen merupakan salah satu pelanggaran terhadap pasal 15 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau dengan cara yang lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Para pelaku usaha mengembalikan uang mengunakan permen dengan unsur pemaksaan, konsumen terpaksa mengambil permen karena tidak adanya kembalian dan konsumen merasa dirugikan. Tujuan penelitian ini agar mengetahui pelanggaran pelaku usaha terhadap pengembalian uang menggunakan permen. Penelitian ini pendekatan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan sumber data bahan hukum primer, sekunder maupun tersier setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara analisis deskriptif jenis pengolahan data yang ditujukan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya serta diambil kesimpulan. Hasil dalam penelitian ini adalah pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 62 ayat(1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen apabila mengembalikan uang menggunakan permen dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun atau selama-lamanya 6 tahun atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah). Selain itu ada larangan tentang transaksi menggunakan alat tukar selain uang yang dikeluarkan oleh bank Indonesia yang di atur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang–Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa setiap perbuatan yang menyatakan menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus di penuhi dengan uang menggunakan uang rupiah. Dalam upaya penyelesaian kendala-kendala dalam perlindungan konsumen hendaknya pemerintah dapat lebih peka untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, memberikan nasehat kepada konsumen yang memerlukan, menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang atau jasa.

Menjual Ginjal Demi Memenuhi Kebutuhan Keluarga

2024-10-03T11:59:05+07:00

Penjualan ginjal demi memenuhi kebutuhan keluarga merupakan topik yang mendalam dalam konteks hukum positif Indonesia dan fiqh sya̅fi’iyyah. Praktik ini menghadirkan kompleksitas hukum dan etika, mengingat larangan keras dalam hukum positif terhadap komersialisasi organ tubuh serta prinsip non-komersial dalam proses transplantasi organ. Dari hal tersebutlah penulis mengangkatnya menjadi sebuah penelitian dengan rumusan masalah yaitu: Bagaimana pandangan hukum positif dan fiqh syi’iyyah terhadap praktek penjualan ginjal dalam memenuhi kebutuhan keluarga, dan apa saja persamaan dan perbedaan antara hukum positif dan fiqh syi’iyyah mengenai penjualan ginjal dalam memenuhi keluarga. Penelitian ini menggunakan metode pustaka dengan menggali teks hukum dan literatur fiqh sya̅fi’iyyah untuk menganalisis perbandingan hukum positif Indonesia dan fiqh sya̅fi’iyyah tentang penjualan ginjal. Hasil penelitian ini adalah: Pandangan hukum positif terhadap praktek penjualan ginjal dalam memenuhi kebutuhan sangat tegas dilarang, hal tersebut tertera dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Pelanggaran ini dapat mengakibatkan sanksi pidana berat, dan profesi medis juga dilarang terlibat dalam praktek penjualan organ. Sebagai gantinya, hukum mendukung donasi organ sukarela melalui program transplantasi resmi. Pandangan fiqh syi’iyyah terhadap penjualan ginjal dalam memenuhi kebutuhan keluarga juga secara tegas melarangnya, karena hal ini melanggar prinsip perlindungan jiwa, kesehatan, dan kehormatan tubuh manusia. Praktik ini dianggap berisiko dan dapat mengakibatkan eksploitasi. Sebaliknya, fiqh sya̅fi'iyyah mendorong donasi organ secara sukarela dan ikhlas, serta menawarkan solusi alternatif seperti zakat, sedekah, wakaf, dan dukungan komunitas untuk mengatasi kesulitan finansial. Persamaan antara hukum positif dan fiqh sya̅fi'iyyah mengenai penjualan ginjal dalam memenuhi kebutuhan keluarga terletak pada larangan secara tegas terhadap praktik tersebut, Perbedaannya yaitu dalam sumber hukum yang digunakan, hukum positif mengacu pada undang-undang negara, sementara fiqh sya̅fi'iyyah berasal dari interpretasi hukum Islam oleh ulama. Selain itu, sanksi dan konsekuensi yang diterapkan juga berbeda, hukum positif memberlakukan sanksi pidana dan denda, sedangkan fiqh sya̅fi'iyyah lebih menekankan pada sanksi moral dan etika. Pendekatan terhadap solusi alternatif juga berbeda, di mana fiqh sya̅fi'iyyah cenderung mempromosikan nilai-nilai Islam seperti zakat dan sedekah, sementara hukum positif lebih fokus pada regulasi resmi terkait donor organ sukarela.

Menjaga Kesejahteraan Anak Dalam Perceraian Tinjauan Hukum Keluarga Islam

2024-07-01T06:48:28+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan hak anak dalam situasi perceraian menurut hukum keluarga Islam. Perceraian sering kali menjadi masalah dalam kehidupan keluarga dan dapat berdampak negatif pada anak-anak. Oleh karena itu, memahami bagaimana hukum keluarga Islam melindungi hak-hak anak dalam konteks perceraian menjadi penting. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan analisis studi kepustakaan. Data yang diteliti mencakup bahan hukum yang relevan seperti Al-Qur'an, Hadis, serta pandangan ulama dan ahli hukum Islam mengenai perceraian dan perlindungan hak anak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam memberikan perhatian yang signifikan terhadap perlindungan hak anak dalam perceraian. Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga integritas keluarga dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Dalam konteks perceraian, kedua orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi hak anak, termasuk hak atas kehidupan, pendidikan, kesehatan, dan keselamatan. Hukum keluarga Islam juga memberikan pedoman yang jelas mengenai prosedur perceraian dan hak-hak anak setelah perceraian terjadi. Terkait penitipan anak, hukum Islam mendorong orang tua untuk mencapai kesepakatan yang adil demi kepentingan terbaik anak. Namun, jika tidak ada kesepakatan, hakim akan memutuskan berdasarkan prinsip keadilan dan kepentingan terbaik anak.

Peran Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Mahkamah Syar’iyah Sigli

2024-12-29T20:21:28+07:00

Conflicts in household relationships often lead to divorce when no solution is found, despite efforts for reconciliation. Dispute resolution can be pursued through litigation or non-litigation, with the majority of cases in the Mahkamah Syar’iyah being divorce-related. The author aims to examine the role of mediators in reconciling the disputing parties and the success rate of mediation in divorce cases at the Mahkamah Syar’iyah Sigli. Although mediation aims to achieve reconciliation, success is not always attained. This research uses an empirical juridical approach to analyze the role of mediators in divorce case mediation at the Mahkamah Syar’iyah Sigli. The study is focused solely on mediators and the divorce mediation process. The research method is qualitative, with primary data obtained through direct interviews with mediators, and secondary data from relevant literature. Data collection techniques include literature review, and the analysis is descriptive to present the research findings. Mediation plays a crucial role in resolving divorce disputes at the Mahkamah Syar’iyah Sigli, although it is often hindered by factors such as a lack of public understanding, distrust in the neutrality of the mediator, and the mediator’s limited experience. Solutions include improving mediator capacity through training, adopting a communicative and empathetic approach, and fostering active commitment from both parties to reach a peaceful agreement. The success of mediation heavily depends on the goodwill and active participation of the disputing parties.

Tanggapan Tokoh Agama Kabupaten Aceh Utara tentang Hak Istri Menolak Rujuk Suami menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

2024-12-29T20:40:31+07:00

This study examines the polemic between Islamic law according to the Shafi'i school and positive law regarding a wife's right to reject reconciliation (rujuk) in North Aceh Regency. Positive law grants a wife the right to object to her husband's intention to reconcile through a formal mechanism, while the Shafi'i school states that reconciliation is valid without the wife's consent during the iddah period of revocable divorce (talak raj’i). This discrepancy raises questions within the religious social practices of Acehnese society, which consistently adheres to the Shafi'i school. This research aims to analyze the perspectives of religious leaders in North Aceh regarding a wife's right to reject reconciliation under Islamic law and positive law. Using a qualitative method, data were collected through field observations and interviews with local religious leaders. The findings reveal that religious leaders support the Shafi'i perspective, which asserts that reconciliation is the husband's absolute right. A wife's objection to reconciliation is considered an act of disobedience (nusyuz) that does not annul the marriage but impacts her rights, such as financial maintenance (nafaqah). Moreover, a wife who refuses reconciliation remains legally bound to her husband under Islamic law if the husband has pronounced a valid reconciliation statement. This study underscores the importance of harmonizing positive law and Islamic law to maintain social harmony in Aceh.

Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005

2024-12-30T11:00:08+07:00

Kedudukan dan perlindungan hukum merupakan hal yang penting bagi setiap orang dalam menjalani segala aspek kehidupannya. Karena setiap orang, lembaga ataupun institusi berhak mendapatkan kedudukan dan perlindungan hukum dari negara, baik kedudukan dan perlindungan mengenai tenaga profesional, kesehatan, keselamatan, dan juga termasuk perlindungan hukum. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum, dalam hal ini yang berkaitan dengan Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Guru adalah ujung tombak pendidikan yang bertanggung jawab pada kualitas generasi penerus bangsa, dan dapat dikatakan guru menjadi kunci penting dalam keberhasilan pendidikan pada peserta didik. Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum bagi guru merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam menjalankan tugas profesinya, baik perlindungan dalam aspek hukum, kesejahteraan, keprofesian, dan sosial kemasyarakatan. Kajian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah sebuah legalitas formal yang menjamin perlindungan hukum bagi para guru untuk dapat bekerja secara aman, kreatif, profesional, dan menyenangkan, serta merupakan pengakuan guru sebagai profesi yang perlu diperhatikan kesejahteraannya.

Keadilan Sosial Dalam Ekonomi Syari'ah Melalui Tafsir Surat Ar-Ra'd Ayat 11 Tentang Perubahan Sosial dan Ekonomi Umat

2024-12-30T13:52:52+07:00

This paper discusses the application of sosial justice principles in Islamic economics through the interpretation of Surah Ar-Ra'd verse 11, highlighting its relevance to social and economic transformation within the Muslim community. The verse emphasizes that significant societal changes can only occur when individuals and communities first change themselves. This underscores the importance of internal awareness as a foundation for broader social change. In Islamic economics, social justice serves as a central pillar, encompassing fair wealth distribution, the prohibition of economic exploitation (riba, gharar, and maysir), and community empowerment through zakat, waqf, and infaq. The analysis, based on the library research method, reveals a strong interconnection between social and economic transformation. Changes in societal values and mindsets drive the establishment of a more equitable economic system, while just economic policies accelerate inclusive social change. The application of social justice principles remains relevant in the modern era, addressing challenges of economic and social inequality. Reforms in the Sharia-based financial system, Islamic fiscal policies, and empowerment through Islamic economic education and Sharia-based SMEs are concrete steps toward reducing social disparities. A synergy between the state and society is essential to realize social justice in Islamic economics. The state plays a role in creating supportive regulations, while society actively contributes to their implementation. Thus, the interpretation of Surah Ar-Ra'd verse 11 provides both theological and practical foundations for establishing a just and sustainable economic system.

Makalah ini membahas penerapan prinsip keadilan sosial dalam ekonomi syari'ah melalui tafsir Surat Ar-Ra'd Ayat 11, dengan menyoroti keterkaitannya dengan perubahan sosial dan ekonomi umat. Ayat ini menegaskan bahwa perubahan besar dalam masyarakat hanya dapat terjadi apabila individu dan masyarakat terlebih dahulu mengubah diri mereka sendiri. Hal ini menegaskan pentingnya kesadaran internal sebagai dasar perubahan sosial yang lebih luas. Dalam ekonomi syari'ah, keadilan sosial menjadi pilar utama, mencakup distribusi kekayaan yang adil, larangan eksploitasi ekonomi (riba, gharar, dan maysir), serta pemberdayaan umat melalui zakat, wakaf, dan infak. Analisis berbasis metode library research ini menunjukkan adanya hubungan erat antara perubahan sosial dan ekonomi. Perubahan nilai dan pola pikir masyarakat mendorong terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil, sementara kebijakan ekonomi yang berkeadilan mempercepat perubahan sosial yang inklusif. Penerapan prinsip keadilan sosial tetap relevan di era modern dalam menghadapi tantangan ketimpangan sosial dan ekonomi. Reformasi sistem keuangan syari'ah, kebijakan fiskal Islami, serta pemberdayaan melalui pendidikan ekonomi syari'ah dan UMKM berbasis syari'ah menjadi langkah konkret mengurangi kesenjangan sosial. Sinergi antara negara dan masyarakat diperlukan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi syari'ah. Negara berperan dalam menciptakan regulasi yang mendukung, sementara masyarakat berkontribusi aktif mendukung implementasinya. Dengan demikian, tafsir Surat Ar-Ra'd Ayat 11 memberikan landasan teologis dan praktis untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dinamika Hukum Pemerintahan Desa: (Tinjauan Terhadap UU No. 6 Tahun 2014)

2024-12-30T15:23:42+07:00

The enactment of Law No. 6 of 2014 concerning Villages represents a strategic step in restoring the state’s trust in villages, which were previously treated as mere objects of development by district or central governments. Through the principles of recognition and subsidiarity, villages are acknowledged as autonomous entities capable of managing their own affairs. However, the implementation of this law requires support in the form of clear regulatory frameworks, competent human resources, adequate facilities and infrastructure, continuous supervision, and sufficient funding provision. Law Number 6 of 2014 on Villages serves as a significant milestone in the legal dynamics of village governance in Indonesia. This law provides a legal foundation for villages as the smallest administrative unit, granting autonomy and independence in managing resources, development, and community empowerment. This study aims to analyze the changes in the village governance system following the enactment of the Village Law, focusing on aspects of authority, finance, and community participation in decision-making processes. The research employs a normative approach by analyzing legislation, legal documents, and related literature.The results reveal that the Village Law has shifted the paradigm from a top-down to a bottom-up approach, positioning villages as subjects of development. However, the implementation of this law faces several challenges, including the capacity of village officials, potential misuse of village funds, and internal conflicts often arising from differing interests. Therefore, strengthening supporting regulations, continuous capacity building for village officials, and effective oversight are essential to achieving the Village Law's goals of fostering independent, participatory, and sustainable village governance.

Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan langkah strategis dalam mengembalikan kepercayaan negara terhadap desa, yang sebelumnya menjadi objek pembangunan pemerintah kabupaten maupun pusat. Melalui asas rekognisi dan subsidiaritas, desa diakui sebagai entitas otonom yang dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Namun, penerapan UU ini memerlukan dukungan perangkat aturan yang jelas, SDM yang kompeten, sarana dan prasarana, pengawasan berkelanjutan, serta penyediaan sumber dana yang memadai. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak penting dalam dinamika hukum pemerintahan desa di Indonesia. Undang-undang ini memberikan landasan yuridis bagi desa sebagai unit pemerintahan terkecil yang memiliki kewenangan otonomi dan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan yang terjadi dalam sistem pemerintahan desa setelah diberlakukannya UU Desa, dengan fokus pada aspek kewenangan, keuangan, dan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta kajian literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Desa telah menggeser paradigma dari pendekatan top-down menjadi bottom-up, dengan menempatkan desa sebagai subjek pembangunan. Namun, implementasi undang-undang ini menghadapi berbagai tantangan, seperti kapasitas aparatur desa, potensi penyalahgunaan dana desa, serta konflik internal yang sering kali terjadi akibat perbedaan kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi pendukung, pembinaan berkelanjutan bagi aparat desa, dan pengawasan yang efektif untuk memastikan tercapainya tujuan UU Desa dalam memperkuat pemerintahan desa yang mandiri, partisipatif, dan berkelanjutan.

Efektifitas Relaas Melalui Siaran Radio dan Surat Tercatat

2024-12-30T17:03:46+07:00

The summoning of court hearings and notification of court decisions to litigants has evolved alongside advancements in information and communication technology. This study aims to evaluate the effectiveness of summons delivered via radio for defendants whose whereabouts are unknown (in absentia) and through registered mail in court proceedings, specifically focusing on trials at the court level. The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, supported by secondary and primary data obtained through literature studies and interviews. The problem analysis is conducted qualitatively from a juridical perspective. The findings reveal that summons via radio are no longer effective in handling in absentia cases. Regulatory reforms are needed as this method is outdated and no longer aligns with the information consumption habits of the community. Courts should also conduct public outreach to ensure better awareness. Meanwhile, the implementation of registered mail summons at the Mahkamah Syar’iyah Bireuen, although in compliance with Supreme Court Regulation (PERMA) No. 7 of 2022 through collaboration with PT Pos Indonesia, remains suboptimal due to procedural inefficiencies. This underscores the need for procedural law training, as well as monitoring and evaluation of the partnership with PT Pos Indonesia (Persero) for the use of registered mail services.

Perlindungan Konsumen dalam Akad Jual Beli Diskon Akhir Tahun Perspektif Ekonomi Syariah

2024-12-29T18:28:07+07:00

The background of this research focuses on consumer protection in the practice of end-of-year discount sales from the perspective of Islamic economics. End-of-year discount practices often do not align with the principles of Islamic economics, which require transactions to be conducted with transparency, honesty, and fairness. This research uses the library research methodology, collecting and analyzing literature related to Islamic economics, consumer protection, and discount practices. The purpose of this research is to analyze the extent of consumer protection in end-of-year discount transactions and identify the application of Islamic principles in these practices. The results show that end-of-year discount practices often neglect Islamic principles such as fairness, transparency, and trustworthiness. Many businesses fail to provide clear product information, which can harm consumers. The study also finds that current regulations do not fully accommodate Islamic values, requiring enhanced oversight and education for both businesses and consumers. In conclusion, integrating Islamic principles into end-of-year discount transactions can improve consumer protection and create a more just economic ecosystem. The contribution of this research is to provide a new perspective for the development of consumer protection policies that align with Islamic economic principles.

Asas Keadilan dalam Undang-Undang Pokok Agraria: Perspektif Hukum Islam dalam Pengelolaan Tanah

2025-01-07T09:44:30+07:00

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dirancang untuk menciptakan distribusi tanah yang adil, namun implementasinya menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketimpangan penguasaan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asas keadilan dalam UUPA melalui perspektif hukum Islam, dengan fokus pada kesesuaian prinsip-prinsip keadilan distributif dan keberlanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap dokumen hukum nasional dan sumber hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam menawarkan pendekatan holistik yang dapat memperkuat asas keadilan dalam UUPA melalui pembatasan penguasaan tanah dan distribusi sumber daya yang lebih merata. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam ke dalam kebijakan agraria nasional untuk menciptakan pengelolaan tanah yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Fiqh Jinayah Sebagai Landasan Pendidikan Hukum Islam untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum di Kalangan Mahasiswa

2025-01-07T11:15:28+07:00

Fiqh Jinayah sebagai cabang dari hukum Islam memiliki peran yang penting dalam pembentukan kesadaran hukum, khususnya di kalangan mahasiswa. Pendidikan Fiqh Jinayah yang lebih aplikatif sangat dibutuhkan untuk menghubungkan teori hukum Islam dengan kebutuhan hukum kontemporer yang semakin kompleks. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi potensi Fiqh Jinayah sebagai landasan dalam pendidikan hukum Islam guna meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), dengan menganalisis berbagai literatur yang relevan terkait Fiqh Jinayah dan penerapannya dalam pendidikan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Fiqh Jinayah dapat meningkatkan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa dengan memperkenalkan prinsip keadilan dan hak asasi manusia dalam konteks hukum Islam. Pengajaran yang berbasis studi kasus juga ditemukan efektif untuk membantu mahasiswa memahami penerapan hukum dalam situasi nyata. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan menunjukkan pentingnya pengembangan kurikulum pendidikan hukum Islam yang mengintegrasikan Fiqh Jinayah secara lebih aplikatif dan relevan dengan perkembangan zaman.

Identifikasi dan Assesmen Pengembangan Bisnis, Potensi Bisnis dan Produk Exsting

2025-01-07T11:49:50+07:00

Identification and Assessment of business development, business potential and existing products need to be carried out in order to remember the existence and increasing critical and very critical land in the Bonehau Kalumpang Forest Management Unit, caused by land degradation and forest conversion due to the expansion of agricultural and plantation land, as well as construction and/or improvement of road access to the area. The rate of deforestation and land degradation in the Forest Management Unit needs to be balanced with efforts to restore, maintain and improve the function of the forest and land. Thus, the carrying capacity, productivity, and role of the forest and land in maintaining the life support system can be increased. The Implementation Method of this activity starts from the preparation stage, data collection, both primary and secondary data, processing and analysis of data related to superior commodities, business feasibility and recommendations for further activities. Based on the results of the Identification and Assessment of business development, business potential and existing products, several recommendations are proposed, including (1) Agroforestry Development in Salutiwo Village (2) Establishment of village cooperatives, (3) Inventory of the number of aren stands located in and outside the forest area in Salutiwo Village (4) Increasing community knowledge and skills through mentoring and training from upstream to downstream.

Analisis Penerapan Hukum Keluarga Islam dalam Meningkatkan Harmoni Sosial di Kabupaten Bireuen

2025-01-10T08:59:44+07:00

This research aims to analyze the application of Islamic family law in enhancing social harmony in Bireuen District. In a pluralistic society, the role of Islamic family law is crucial in addressing issues that arise in family life, such as divorce, inheritance distribution, and conflicts among family members. The study uses a qualitative approach with a descriptive-analytical method to explore how Islamic family law is applied in Bireuen and its impact on the social harmony of the community. The results show that Islamic family law in Bireuen functions not only as a formal legal instrument but also integrates with local values that emphasize deliberation and social wisdom. The active involvement of the community and the role of religious leaders are key factors in the successful application of this law. This study contributes to the development of a more contextual understanding of the application of Islamic family law with local wisdom and opens opportunities for further research in other regions of Indonesia.

Pengaruh Workplace Sprituality dan Self Esteem terhadap Intention to stay dengan Employee Engagement sebagai Variabel Mediasi pada Guru Yayasan Adzkia Sumatera Barat

2025-01-15T12:43:31+07:00

This study aims to determine and analyze how much influence workplace spirituality and self-esteem have on the intention to stay with Employee engagement as a Mediating Variable. In other words, high employee engagement can make teachers stay on their jobs. The approach that will be used in this study is quantitative research. The results of the study also revealed that teacher engagement in work does not have a significant direct relationship with their intention to stay. This shows that although engagement is important, other factors such as work spirituality have a greater role. Therefore, the Adzkia Foundation of West Sumatra needs to prioritize spirituality factors in creating a work environment that can encourage teacher loyalty to continue working at the foundation.