Jurnal Al-Mizan

Tinjauan Yuridis Terhadap Pendaftaran Tanah Milik Menjadi Wakaf Di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali

Arifuzaky Septika Adiatama, Nourma Dewi, Yulian Dwi Nurwati — Wed, 31 Dec 2025 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis pendaftaran tanah wakaf milik pribadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali. Wakaf, sebagai lembaga keagamaan dalam Islam, memainkan peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umum melalui pemanfaatan properti, khususnya tanah, untuk tujuan keagamaan dan sosial. Namun, dalam praktiknya, banyak tanah wakaf masih belum bersertifikat, sehingga rentan terhadap sengketa dan penyalahgunaan. Kondisi ini disebabkan oleh terbatasnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya pemahaman tentang prosedur wakaf yang benar, dan peran nazhir (pengelola wakaf) yang belum optimal dalam mengelola aset wakaf. Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif-empiris dengan meninjau peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya, sambil juga menganalisis praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendaftaran tanah wakaf di Boyolali belum terlaksana secara efektif karena keterbatasan administratif, sosialisasi yang kurang memadai, dan lemahnya koordinasi antara Badan Wakaf, Kantor Pertanahan, dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya strategis, seperti peningkatan edukasi hukum publik, pemberdayaan nazhir, dan penyederhanaan proses sertifikasi tanah wakaf. Dengan regulasi dan implementasi yang tepat, wakaf dapat menjadi instrumen kunci bagi pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Integrasi Prinsip Maqashid al-Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Hijau di Indonesia

Wed, 31 Dec 2025 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi prinsip-prinsip maqashid al-syariah dalam konteks ekonomi hijau syariah sebagai paradigma baru pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Selama ini, maqashid al-syariah lebih banyak dipahami dalam konteks hukum dan ibadah, sedangkan penerapannya dalam dimensi ekologis dan ekonomi hijau masih sangat terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian pustaka (library research) dan analisis deskriptif-analitik terhadap literatur klasik dan kontemporer yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maqashid al-syariah memiliki potensi besar untuk menjadi kerangka etis dan normatif bagi pembangunan ekonomi hijau yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Prinsip hifz al-nafs, hifz al-mal, dan hifz al-bi’ah (perlindungan lingkungan sebagai maqashid kontemporer) dapat dijadikan dasar moral bagi kebijakan ekonomi yang ramah lingkungan. Rekonstruksi maqashid al-syariah dalam konteks ini menghasilkan konsep Islamic Green Economy Framework yang mengintegrasikan keseimbangan antara kemaslahatan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Temuan ini diharapkan dapat memperkaya wacana pembangunan nasional berbasis nilai-nilai Islam sekaligus memberikan kontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.

Dinamika Relasi Gender dalam Fenomena Perceraian Pasca Kenaikan Status Ekonomi menurut Perspektif Keadilan dan Etika Hukum Islam

Wed, 31 Dec 2025 00:00:00 +0000

Penelitian ini menganalisis dinamika relasi gender dalam fenomena perceraian pasca kenaikan status ekonomi salah satu pasangan, terutama ketika istri atau suami mengalami peningkatan status sosial melalui kelulusan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Fenomena ini menunjukkan terjadinya pergeseran nilai dalam rumah tangga modern, dari orientasi kebersamaan dan tanggung jawab kolektif menuju orientasi individualistik dan materialistik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif keadilan dan etika hukum Islam dengan teori relasi gender dalam sosiologi keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan status ekonomi dapat menimbulkan ketimpangan peran dan kekuasaan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya memicu konflik emosional dan spiritual. Dalam perspektif hukum Islam, keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (maslahah), dan penghormatan terhadap martabat manusia (karāmah insāniyyah) merupakan landasan etis dalam menjaga harmoni keluarga. Oleh karena itu, perceraian yang terjadi karena perubahan status sosial perlu dilihat tidak hanya sebagai kegagalan relasi, tetapi juga sebagai cerminan lemahnya internalisasi nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah dalam kehidupan rumah tangga modern.

Tafsir Maudhu‘i tentang Keadilan dalam Al-Qur’an dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Nasional

Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini menganalisis konsep keadilan gender dalam Al-Qur’an melalui pendekatan tafsir maudhu‘i (tematik) serta mengkaji relevansinya terhadap implementasi nilai-nilai keadilan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Fokus kajian diarahkan untuk menemukan korelasi normatif antara pesan Al-Qur’an tentang kesetaraan dan perlindungan hak-hak perempuan dengan prinsip hukum positif yang mengatur bidang perkawinan, waris, dan ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan dan analisis isi terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan konsep keadilan, disertai telaah terhadap tafsir klasik dan modern, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang merepresentasikan isu gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan gender dalam Al-Qur’an bersifat substansial, menekankan keseimbangan peran sosial dan moral antara laki-laki dan perempuan berdasarkan prinsip al-‘adl dan al-qist. Namun, dalam sistem hukum nasional, penerjemahan nilai-nilai tersebut sering kali terhambat oleh konstruksi sosial-patriarkal dan ketidakkonsistenan regulatif. Penelitian ini menawarkan model konseptual “translasi nilai Qur’ani” yang dapat digunakan sebagai kerangka untuk memperkuat prinsip keadilan substantif dalam perumusan dan penegakan hukum nasional. Temuan ini menegaskan pentingnya dialog antara tafsir Al-Qur’an, teori hukum modern, dan kebijakan publik dalam mewujudkan sistem hukum yang responsif terhadap keadilan gender.

Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Berperspektif Kesetaraan Gender Terhadap SEMA No. 1 Tahun 2022

Wed, 31 Dec 2025 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi hukum keluarga Islam dalam perspektif kesetaraan gender dengan menelaah SEMA No. 1 Tahun 2022 tentang Cerai Gugat melalui pendekatan epistemologis dan aksiologis. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkap dasar pengetahuan dan nilai-nilai keadilan yang melandasi konsep cerai gugat dalam hukum Islam serta menilai sejauh mana ketentuan dalam SEMA tersebut mencerminkan prinsip kesetaraan relasional antara laki-laki dan perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan interdisipliner, menggabungkan analisis hukum Islam, sosiologi keluarga, dan teori keadilan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA No. 1 Tahun 2022 telah membuka ruang keadilan bagi perempuan, namun masih menyisakan problem epistemologis karena berpijak pada tafsir fiqh klasik yang cenderung patriarkal. Melalui rekonstruksi epistemologis berbasis maqashid al-syariah, khususnya hifz al-nafs, hifz al-‘ird, dan al-musawah, hukum keluarga Islam dapat diarahkan menjadi sistem hukum yang tidak hanya legal-formal tetapi juga berkeadilan substantif dan humanistik. Penelitian ini berkontribusi dalam pembaruan paradigma hukum keluarga Islam yang responsif terhadap dinamika sosial serta mendukung penguatan kebijakan hukum nasional yang sensitif terhadap kesetaraan gender.

Determinan Kecepatan Peredaran Uang (Velocity Of Money) Di Indonesia: Perspektif Ekonomi Islam (2014-2024)

Ajeng Chantika Rinjani, Madnasir, Sania Nuraziza — Wed, 31 Dec 2025 00:00:00 +0000

Kecepatan peredaran uang mencerminkan seberapa cepat uang beredar dalam suatu perekonomian dan berfungsi sebagai indikator efisiensi moneter. Fluktuasi kecepatan peredaran uang (VOM) di Indonesia selama periode 2014–2024 menunjukkan dinamika ekonomi yang dipengaruhi oleh variabel-variabel makroekonomi, yaitu Indeks Harga Konsumen (IHK), inflasi, dan Produk Domestik Bruto (PDB). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kecepatan peredaran uang dalam perspektif ekonomi Islam, yang menekankan pentingnya peredaran uang secara produktif di sektor riil guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Penelitian ini didasarkan pada Teori Kuantitas Uang, Teori Preferensi Likuiditas, dan Teori Pertumbuhan Ekonomi, yang diintegrasikan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu hifz al-mal (perlindungan harta) dan ‘adl (keadilan dalam distribusi). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain kausal-asosiatif, menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia untuk periode 2014–2024. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak E-Views 13. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IHK berpengaruh signifikan terhadap kecepatan peredaran uang, sedangkan inflasi dan PDB tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Namun demikian, secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kecepatan peredaran uang. Temuan ini menegaskan bahwa dalam perspektif ekonomi Islam, stabilitas harga dan peredaran uang yang produktif di sektor riil merupakan kunci dalam menjaga stabilitas moneter dan mewujudkan distribusi ekonomi yang adil.

Analisis Konsep Pemasaran Melalui Fitur TikTok Go dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Muhammad Zaenal Abidin, Eko Arief Cahyono, Muhammad Zakariya — Wed, 31 Dec 2025 00:00:00 +0000

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola pemasaran dari konvensional menjadi berbasis media sosial. Salah satu inovasi yang banyak menarik perhatian adalah fitur TikTok Go, yang memadukan unsur hiburan, interaksi sosial, dan sistem hadiah berupa diskon bagi pengguna. Fenomena ini melahirkan bentuk baru strategi pemasaran yang berorientasi pada partisipasi dan keterlibatan audiens. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pemasaran yang digunakan dalam fitur TikTok Go berdasarkan prinsip-prinsip Ekonomi Syariah. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research) yang dipadukan dengan pendekatan fenomenologis konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemasaran TikTok Go pada dasarnya memiliki potensi sebagai media promosi yang efektif dan menjadi instrumen ekonomi yang inklusif. Akad yang digunakan antara pemilik usaha dengan pembuat konten TikTok Go adalah akad ju‘ālah. Dalam praktiknya, pembuat konten TikTok Go perlu memenuhi unsuk kepatuhan syariah seperti kejujuran (shidq), keadilan (‘adl), dan tanggung jawab (amanah), sementara potensi unsur gharar dan maysir perlu dihindari. Kesimpulannya, TikTok Go dapat dimanfaatkan sebagai sarana pemasaran yang bernilai Islami apabila dilakukan dengan kepatuhan terhadap syariah. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pengawasan konten serta konsistensi nilai komisi agar strategi pemasaran digital tetap sejalan dengan syariah.

Early Marriage in Islam: A Comparative Study of Shāfi‘ī Fiqh and Indonesian Positive Law

Muhammad Iqbal Sabirin; Ida Fitri Anggarini; Yusriadi Yusriadi — Wed, 31 Dec 2025 00:00:00 +0000

Early marriage has sparked controversy from both the perspective of Islamic law and Indonesia’s positive law. In Shāfi‘ī jurisprudence, there is no stipulation regarding a minimum age for marriage; thus, marriage conducted below the age of puberty is still considered valid. In contrast, Indonesia's positive law, through Law Number 16 of 2019, sets the minimum legal age for marriage at 19 years for both men and women, with certain exceptions permitted through a court-issued dispensation. This study employs a qualitative-descriptive approach through library research and a comparative method to analyze the similarities and differences between the two legal frameworks. The findings reveal that although there are fundamental differences concerning the legal age of marriage, both systems ultimately aim to achieve public welfare (maslahah) and prevent harm (mafsadah). The state assumes a protective role by establishing a minimum marriage age to safeguard children from the negative consequences of early marriage, in accordance with the Islamic legal maxim dar’u al-mafāsid muqaddamun ‘alā jalbi al-mashālih (preventing harm takes precedence over acquiring benefits). Therefore, state regulations may be viewed as an implementation of Islamic legal values in a contemporary social context.

Manajemen Investasi dan Pasar Modal Syariah di Indonesia: Analisis Perkembangan, Tantangan, dan Prospek (2018–2024)

Razi Azwar Syahbudin Dalimunthe, Mhd. Royhan Rangkuti , Budi Gautama Siregar — Wed, 31 Dec 2025 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan, tantangan, dan prospek manajemen investasi serta pasar modal syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kuantitatif dengan analisis tren terhadap data sekunder yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Badan Pusat Statistik (BPS) selama periode 2018–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar modal syariah Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan kapitalisasi pasar meningkat dari Rp3.398 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp4.811 triliun pada tahun 2024. Jumlah investor syariah juga mengalami peningkatan pesat, dari sekitar 56.000 investor pada tahun 2018 menjadi 169.000 investor pada tahun 2024 atau tumbuh lebih dari 200 persen. Meskipun demikian, kontribusi pasar modal syariah terhadap total kapitalisasi pasar nasional masih relatif terbatas, yaitu sekitar 17,5 persen, yang menunjukkan besarnya potensi pengembangan di masa depan. Tantangan utama yang dihadapi meliputi rendahnya tingkat literasi keuangan syariah (sekitar 10,1 persen), keterbatasan variasi produk investasi syariah, serta masih minimnya pemanfaatan media digital dalam sosialisasi dan edukasi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui integrasi kebijakan antara OJK, DSN-MUI, dan lembaga pendidikan ekonomi Islam guna mendorong pertumbuhan pasar modal syariah yang berkelanjutan.

Pertanggungjawaban Hukum Positif dan Syariah terhadap Penyalahgunaan QRIS sebagai Instrumen Pembayaran Digital di Indonesia

M Uzzafillah Fadli, Roisul Adib — Wed, 31 Dec 2025 00:00:00 +0000

Perkembangan sistem pembayaran digital telah menjadikan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai instrumen transaksi yang luas digunakan di Indonesia. Meskipun memberikan kemudahan dan efisiensi, penggunaan QRIS juga menimbulkan risiko hukum baru, khususnya penipuan dan pemalsuan kode QR yang merugikan konsumen dan pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan QRIS berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku pemalsuan QRIS dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait penipuan dan pemalsuan. Dalam perspektif hukum syariah, penyalahgunaan QRIS merupakan perbuatan yang melanggar prinsip muamalah, seperti larangan gharar, tadlis, dan pengambilan harta secara batil, sehingga mewajibkan penggantian kerugian (dhaman) dan memungkinkan penerapan sanksi ta’zir. Penyedia layanan QRIS memiliki kewajiban hukum untuk menjamin keamanan transaksi sesuai Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 dan prinsip hifz al-mal. Konsumen berhak memperoleh perlindungan hukum dan ganti rugi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta nilai keadilan dan maslahah dalam syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam pengawasan, penegakan, dan edukasi. Integrasi hukum positif dan hukum syariah menjadi kunci dalam mewujudkan ekosistem transaksi digital yang aman dan berkeadilan.

Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah dalam Perspektif Ekonomi Syariah di TKC Educare Malaysia

Susi Ade Kayasa, Syahrul Amsari — Wed, 31 Dec 2025 00:00:00 +0000

Pengelolaan keuangan sekolah yang baik tidak hanya efektif dan akuntabel, tetapi juga selaras dengan prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik pengelolaan keuangan berbasis nilai islam. Metode yang di gunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi non partisipan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum TKC Educare telah berupaya menerapkan prinsip ekonomi syariah, seperti menghindari riba melalui penggunaan perbankan syariah, melaksanakan audit tahunan, serta menunaikan kewajiban zakat. Namun demikian, masih di temukan kendala pada aspek transparansi kepada orang tua dan keterbatasan sistem pencatatan keuangan yang berpotensi menimbulkan unsur gharar. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam transparansi, akuntabilitas, dan sistem administrasi keuangan agar pengelolaan keuangan sekolah lebih sesuai secara menyeluruh dengan prinsip ekonomi syariah. penelitian ini memberikan kontribusi praktis dalam bentuk rekomendasi penguatan transparansi dan akuntabilitas berbasis nilai syariah pada pengelolaan keuangan lembaga pendidikan.

Implementasi Badan Usaha Milik Gampong Sebagai Green Economy Masyarakat Desa di Aceh: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

T. Rasyidin, Munawir — Wed, 31 Dec 2025 00:00:00 +0000

Sustainable rural development is an important agenda in national development policy. One of the strategic instruments for realizing village economic independence is the Village-Owned Enterprise, known in Aceh as Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). The existence of BUMG in Aceh not only serves as a driver of the local economy but also has significant potential to promote the implementation of the green economy concept at the village level. This study aims to analyze the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages in strengthening the role of BUMG as a driver of the green economy for rural communities in Aceh. The research method used is qualitative with a normative and empirical legal approach. Data were obtained through the study of laws and regulations, field observations, and interviews with village officials, BUMG managers, and related institutions in Bireuen Regency. The data were analyzed using a descriptive qualitative approach to obtain a comprehensive understanding of the compatibility between legal norms and their implementation in practice. The results show that, normatively, the Village Law has provided a legal basis for the establishment and management of BUMG as an instrument for village economic development. However, in practice, the implementation of BUMG as a driver of the green economy still faces several challenges, such as weak institutional capacity, the lack of technical regulations supporting the green economy, and low transparency and community participation. Therefore, strengthening regulations, improving the institutional capacity of BUMG, and enhancing synergy between the central government, local governments, and rural communities are necessary so that BUMG can function optimally in promoting sustainable green economic development in Aceh.